Produsen Data/OPD	Kec Ngetos.
Judul Dataset	Nilai SAKIP Kec Ngetos Tahun 2022.
Konsep	Akuntabilitas Kinerja
Deskripsi Dataset	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan..
Ukuran	Nilai
Satuan	{-} (skala 100)
Klasifikasi	{-}
Rumus	-
Intepretasi	- Kategori AA dengan nilai 90-100 (sangat memuaskan): telah terwujud good governance. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. - Kategori A dengan nilai 80-90 (memuaskan):unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator. - Kategori BB dengan nilai 70-80 (sangat baik): terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. - Kategori B dengan nilai 60-70 (baik): masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. - Kategori CC dengan nilai 50-60 (memadai): masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. - Kategori C dengan nilai 30-50 (kurang): sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. - Kategori D dengan nilai 0-30 (sangat kurang): sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya implementasi SAKIP.
Periode	TAHUNAN
Tahun	2022
Penulis	Kec Ngetos
Email Penulis	ngetos@nganjukkab.go.id
Metodologi	KOMPROMIN
Tag Dataset	Kesekretariatan Daerah
Status Tampil	PUBLIK
Tanggal Upload	Senin, 21 Agustus 2023
Urusan	KESEKRETARIATAN DAERAH